Situs Slot Myanmar
Bagaimana Kementerian Luar Negeri menanggapi laporan kasus SA?
Sumber gambar, Kompas.com
Dirjen Perlindungan WNI di Kementerian Luar Negeri Indonesia, Judha Nugraha, mengatakan kepada BBC News Indonesia bahwa pihaknya sudah menerima laporan kasus SA.
“Patut diduga yang bersangkutan ini adalah korban TPPO [tindak pidana perdagangan orang … Tentunya yang utama saat ini adalah kita bagaimana mengeluarkan SA dari sana,” ujar Judha kepada BBC News Indonesia pada Selasa (13/08).
Judha mengatakan pihaknya “masih terus lakukan verifikasi” untuk memastikan SA memang benar-benar terindikasi sebagai korban TPPO. Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri telah berkoordinasi dengan KBRI Yangon.
“KBRI Yangon juga telah menindaklanjuti dengan mengirimkan nota diplomatik kepada pemerintah Myanmar untuk meminta agar melalui otoritas Myanmar dapat melakukan langkah-langkah penyelamatan terhadap SA,” ujar Judha.
“Komunikasi juga dengan berbagai macam pihak yang ada di Myawaddy secara informal juga kita lakukan. Dan kemudian kita juga menjalin koordinasi dengan negara-negara lain yang memiliki situasi yang sama.”
Upaya yang dilakukan Kementerian Luar Negeri berbuah hasil ketika pada Selasa (15/10) berhasil mengupayakan pembebasan 12 WNI terindikasi korban online scam di Myawaddy.
Hingga saat ini, Kemlu telah berhasil mengeluarkan sebanyak 65 WNI dari wilayah tersebut. Masih terdapat tidak kurang dari 69 WNI yang tengah diupayakan Pemerintah RI untuk keluar dari Myawaddy.
MMR88 Casino Slot Online Game in Myanmar
MMR88 ကာစိနိုဂိမ်းများဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နာမည်ကြီးနေပြီဖြစ်တဲ့ အွန်လိုင်းကာစိနိုပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပလက်ဖောင်းမှာ သုံးစွဲသူတွေ အကြိုက်တွေ့နိုင်တဲ့ ကာစိနိုဂိမ်းပေါင်းစုံကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးကတော့ MMR88ကာစိနိုဂိမ်းများအကြောင်း အကျယ်အလတ် ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Apa saja tantangan dalam penanganan kasus TPPO Myanmar di mata para pengamat?
Pengamat hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengatakan salah satu tantangan KBRI Yangon dalam penanganan kasus perdagangan orang adalah keterbatasan staf di sana.
Posisi Myanmar sebagai negara konflik juga memperumit hal ini.
“KBRI tentu mencoba membantu tapi jumlahnya banyak sementara staf sangat terbatas. Jadi repot sekali,” ujarnya ketika dihubungi pada Selasa (13/08)
“Minta kerjasama dengan otoritas lokal juga sulit karena penegakan hukum lemah.”
Sementara itu, Annisa Dina Amalia, dosen hubungan internasional Universitas Tanjungpura di Pontianak dengan fokus studi migrasi dan tengah melakukan riset korban-korban TPPO dari Kalimantan Barat, mengatakan, banyak korban tertipu setelah termakan iklan di jejaring media sosial yang menawarkan pekerjaan di luar negeri.
“Kemudian ketika kerja di sana, ada juga yang tugasnya mengiklankan kembali untuk menjerat calon-calon korban lebih banyak lagi.”
Dari hasil penelitiannya, kasus eksploitasi orang ini semakin mencuat setelah pandemi COVID-19 di mana banyak orang yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menjadi “sasaran empuk”.
“Ini seiring juga dengan munculnya online scam centers atau pusat-pusat perjudian, yang tadinya berpusat di China, kemudian membuka pusat-pusat baru di negara-negara Asia Tenggara seperti Myanmar, Vietnam, Cambodia dan lain sebagainya seperti Laos juga,” ujar Annisa.
Di Kalimantan Barat, misalnya, Annisa melihat faktor-faktor yang saling berkelindan terutama faktor ekonomi yang membuat provinsi tersebut menjadi salah satu pusat transit pengirim Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang kemudian terjerat kasus penipuan daring.
Selain itu, Annisa juga menemukan bahwa tidak semua dari WNI yang bekerja di pusat-pusat penipuan atau judi online mengalami eksploitasi. Terdapat pula beberapa kasus di mana mereka bekerja secara normal melalui “proses pengiriman yang betul”.
‘Walaupun mereka tetap bekerja di fasilitas judi online tetapi mereka mendapatkan upah yang layak. Bahkan bisa mengirimkan sejumlah gajinya kepada keluarganya di Pontianak, di Kalimantan Barat. Dan jumlahnya itu cukup besar. Sehingga kemudian ketika mereka pulang, keluarganya menyuruh atau meminta mereka untuk kembali lagi bekerja,” ujar Annisa.
Sama seperti Hikmahanto, Annisa juga mengatakan ada ketegangan hubungan diplomatik mengingat Myanmar saat ini dikuasai pemerintahan militer yang membuat Kemenlu kesulitan untuk “masuk” ke wilayah tersebut.
Offenbar hast du diese Funktion zu schnell genutzt. Du wurdest vorübergehend von der Nutzung dieser Funktion blockiert.
‘Kita coba viralkan saja dulu, biar sampai ke telinga pemerintah’
Kasus SA ramai diberitakan di beberapa media nasional setelah Yohana, mewakili keluarga SA, melaporkan kasus tersebut ke Mabes Polri pada Senin (13/08).
Selain itu, Yohana menyebut mereka juga sudah mengajukan pengaduan ke Kementerian Luar Negeri.
Yohana mengaku awalnya pihak keluarga takut menyuarakan kasus SA ke publik. Mereka khawatir apabila kelompok yang menyekap SA mendengar kabar keluarga memviralkan kasus, maka akan semakin membahayakan nyawa SA.
“Makanya kita [kirim pesan] ke [keluarga] korban-korban yang sudah keluar. Jawabannya [mereka] gitu, di-viral-in aja. Karena [katanya] kalau kita minta bantuan pergerakan dari pemerintah dan kepolisian tuh agak lama,” ujar Yohana yang menyebut SA disekap bersama 15 WNI lainnya di Myawaddy.
Yohana mengeklaim salah satu keluarga korban yang sudah berhasil keluar dari Myanmar dihubungi melalui jejaring media sosial TikTok. Hingga berita ini diturunkan, BBC News Indonesia belum berhasil mendapat klarifikasi dari akun keluarga korban yang diklaim Yohana.
Sumber gambar, Kompas.com
Di sisi lain, Yohana mengungkapkan pihak keluarganya benar-benar tidak tahu tentang kasus-kasus TPPO di Kamboja dan Myanmar sampai kasus ini menimpa SA.
“Semenjak kasus ini baru kita [cari] di internet. Ternyata ini sudah terjadi 2017-2019,” ujar Yohana.
Kemenlu mencatat sejak 2020 hingga Oktober 2023 ada 3.347 kasus WNI yang terjerat online scam di beberapa negara, termasuk 324 kasus Myanmar dan 1.699 di Kamboja.
Yohana mengaku para penyekap SA baru-baru ini memaksa pihak keluarga untuk mengirimkan Rp 18 juta – bukan untuk membebaskan SA melainkan sekadar “meringankan siksaan”.
“[Kita cuma mampu] kasihnya Rp 4 juta. Itu uangnya ngumpulin dari keluarga saja,” ujar Yohana.
Yohana mengeklaim para penyekap SA memberikan panduan transfer uang antar-negara yang bagi keluarga sulit dimengerti. Keluarga pun akhirnya mengirimkan uang senilai Rp 4 juta itu ke sebuah rekening atas nama SA.
Seberapa kompleksnya kasus TPPO Myanmar ini yang membuatnya terus berulang di mata Kemenlu?
Dirjen Perlindungan WNI di Kementerian Luar Negeri Indonesia, Judha Nugraha, menekankan Myawaddy dikuasai pihak pemberontak. Selain itu, otoritas Myanmar memiliki akses yang terbatas terhadap wilayah Myawaddy.
Di sisi lain, dia menyoroti “pengulangan” kasus-kasus WNI menjadi korban penipuan daring.
“Kami perlu highlight di sini bahwa sejak tahun 2020 hingga 2024, lebih dari 3.700 kasus online scam sudah kita tangani. Kemudian kita fasilitasi kepulangannya ke Indonesia,” ujarnya.
“Namun kami mencatat, beberapa di antara mereka yang berangkat kembali ke luar negeri. Dan kemudian bekerja di jenis perusahaan yang sama. Ini kan berarti ada question mark di sini. Apakah mereka korban ataukah bukan?”
Judha menyebut pemerintah sudah berupaya melakukan penjangkauan dan edukasi publik terutama di beberapa daerah yang warganya rentan menjadi korban penipuan daring seperti di Sumatra Utara, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, dan Jawa Tengah.
“Kesadaran masyarakat ini perlu kita tingkatkan. Pertama, waspada terhadap tawaran bekerja keluar negeri yang dilakukan di berbagai macam platform sosial media,” ujarnya.
Judha menghimbau masyarakat untuk kritis apabila menemukan tawaran pekerjaan dengan gaji tinggi tetapi tidak meminta kualifikasi khusus. Apalagi, sambung dia, berangkat ke luar negeri untuk bekerja tanpa mendapatkan visa khusus bekerja.
“Seperti kasus SA ini. Dalam laporan yang kami terima ditawari gaji US$10.000. Ini kan fantastis?” ujarnya.
Di sisi lain, Judha mengakui Kemenlu melihat adanya “moral hazard” dalam kasus penipuan daring di mana ada pula ditemukan kasus yang mengaku sebagai korban TPPO padahal mereka sudah menyadari jenis pekerjaan yang mereka lakukan.
“Namun karena mereka memahami bahwa ketika mengaku sebagai korban TPPO, tentu sesuai dengan Undang-Undang 21 tahun 2007, kan beban penanganan ditanggung oleh negara,” ujar Judha.
“Nah ini kami melihat ada beberapa indikasi moral hazard di kalangan masyarakat yang playing victim sebagai korban TPPO, namun setelah didalami ternyata tidak memenuhi unsur-unsur korban TPPO.
Judha mengatakan Kementerian Luar Negeri memiliki panduan bagi teman-teman perwakilan diplomatik Indonesia untuk bisa mengidentifikasi mana yang korban dan mana yang bukan.
Bagaimana perkembangan kasus-kasus TPPO Myanmar lainnya?
Nurmaya, 46 tahun, hingga kini masih menanti kepulangan suaminya yang menjadi korban sindikat penipuan di Myanmar sejak Juli 2022. Ketika BBC News Indonesia mewawancarai Nurmaya pada akhir Maret tahun lalu, dia mengaku merasa “tidak didengar” pemerintah.
Nurmaya kala itu menyebut suaminya menjadi korban penipuan dan dipaksa bekerja sebagai penipu daring. Nurmaya menyebut suaminya mengaku mendapat siksaan mulai dari setruman, cambukan, dan pemukulan apabila tidak mencapai target pendapatan yang diminta ‘perusahaan’.
BBC News Indonesia kembali menghubungi Nurmaya untuk menanyakan kemajuan kasusnya pada Selasa (13/08).
Perempuan yang tinggal di Bekasi, Jawa Barat itu mengeklaim dirinya dan rekan-rekan sesama keluarga korban yang tergabung dalam Jerat Kerja Paksa sudah “putus asa”.
“Apa sih kendalanya Indonesia sampai kita semua di titik hopeless [pasrah],” ujar Nurmaya yang mengaku terakhir bisa berkomunikasi dengan suaminya pada bulan lalu.
“Kita enggak tahu harus ke mana lagi.”
Nurmaya menyebut Jerat Kerja Paksa sudah sering membagikan informasi ke media massa dengan harapan dapat menekan pemerintah Indonesia dalam penanganan kasus ini.
Kendati demikian, Nurmaya mengeklaim sampai sekarang dirinya dan rekan-rekan tidak menerima informasi apa pun mengenai evakuasi para korban selain “diupayakan” dan Myanmar adalah “negara konflik”.
Tidak semua korban TPPO mengalami penyiksaan.
Wulan, 35, warga Cimahi, Jawa Barat, mengaku adiknya, R, 30, tidak pernah mendapat pemukulan atau penganiayaan. Hukuman yang didapat adiknya lebih seperti berupa disetrap seperti berlari atau dijemur di bawah sinar matahari.
“Untuk penyiksaan buat sekarang [kata adik saya] tidak ada. Cuma ada denda-denda yang tidak masuk akal. Kayak ngobrol sama teman [atau] telat satu menit, didenda 10.000 Baht,” ujar Wulan ketika dihubungi pada Selasa (13/08).
“Jadi gaji sebulan itu bisa habis. Kayaknya denda-denda itu cuma alasan perusahaan saja untuk enggak menggaji.”
R berpamitan kepada keluarganya untuk bekerja di Thailand pada 12 Juni. Kala itu, dia diiming-imingi bekerja di perusahaan cryptocurrency dengan gaji
Wulan mengaku penyekap adiknya terakhir meminta Rp50 juta sebagai “tebusan” kepulangan adiknya. Sampai kini, keluarga R belum menyanggupi karena tidak ada jaminan sama sekali uang itu akan memuluskan kepulangan adik merea.
“Saya mendapat informasi dari korban yang tahun kemarin. Takutnya sama seperti mereka, adik saya malah dijual ke perusahaan lain [setelah uang tebusan dikirim].”
MMR88 ရရှိနိုင်သောBank / Pay များ
KBZpay , Wave money , Mytelpay , Aya pay ,OK Dollar , CB Bank , AYA Bank , KBZ Bank
✅ထိုင်း Bank / Pay –
K+ , KTB , GSB, BBL , SCB , BAY , TTB, BAAC, Prompt, Truemoney
စတဲ့ Bank / Pay များဖြင့်ငွေသွင်းငွေထုတ်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါပြီရှင့်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အွန်လိုင်းစလော့ဂိမ်းဆိုတာ ဘာလဲ။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ အွန်လိုင်းစလော့ဂိမ်းများ (Myanmar online game) သည် ကစားသမားများအား ပလပ်ဖောင်းအမျိုးမျိုးတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်စလော့စက်များကို နှစ်သက်စေပါသည်။ လွယ်ကူစွာ ဝင်ရောက်နိုင်ခြင်းဖြင့် ဤဂိမ်းများသည် ဆွဲဆောင်မှုရှိသော အပြင်အဆင်များနှင့် အလားအလာရှိသော ဆုလာဘ်များကို ပေးဆောင်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် သင့်ဖန်သားပြင်သို့ ကာစီနိုစိတ်လှုပ်ရှားမှုကို ယူဆောင်လာကာ အဆင်ပြေစေရန်အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
“ မြန်မာအွန်လိုင်းစလော့ဂိမ်း” ၏ အလုပ်လုပ်ပုံ။
အွန်လိုင်းစလော့ဂိမ်းများ (slot game online Myanmar) သည် တရားမျှတစွာ ကစားနိုင်စေရန်အတွက် ကျပန်းနံပါတ်ဂျင်နရေတာများကို အသုံးပြုပါသည်။ ကစားသမားများသည် လှည့်ပတ်ပြီး ပေါင်းစပ်မှုများကို စောင့်ပါ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ စလော့ဂိမ်းများ အဘယ်ကြောင့် နာမည်ကြီးလာသလဲ။
မြန်မာကစားသမားများသည် အွန်လိုင်းစလော့များ၏ စိတ်လှုပ်ရှားမှုများနှင့် ၎င်းတို့၏ လွယ်ကူစွာဝင်ရောက်ခြင်းကို နှစ်သက်ကြသည်။ အမျိုးမျိုးသောနှင့် အလားအလာကောင်းများသည် သုံးစွဲသူများကို ဆွဲဆောင်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ အွန်လိုင်းစလော့ဂိမ်းများသည် ကစားရလွယ်ကူပြီး ဖျော်ဖြေမှုမျိုးစုံကို ပေးဆောင်ပါသည်။ ၎င်းတို့၏ အဆင်ပြေမှုနှင့် လုံခြုံသော ပလပ်ဖောင်းများသည် ၎င်းတို့ကို တွင်ကျယ်စွာ လူကြိုက်များစေခဲ့သည်။ ဆွဲဆောင်မှုရှိသော ရွေးချယ်မှုများဖြင့် ဤဂိမ်းများသည် ကစားသမားအားလုံးအတွက် ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းပြီး အလားအလာရှိသော အနိုင်ရမှုများကို ပေးဆောင်သည်။
Offenbar hast du diese Funktion zu schnell genutzt. Du wurdest vorübergehend von der Nutzung dieser Funktion blockiert.
Cerita WNI korban sindikat perdagangan orang di Myanmar diduga 'disekap, disiksa dan dimintai tebusan ratusan juta Rupiah' – Mengapa berulang dan bagaimana upaya membebaskannya?
Sumber gambar, Getty Images
Diperbarui 16 Oktober 2024
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) berhasil membebaskan 12 warga negara Indonesia (WNI) terindikasi korban penipuan online di wilayah konflik Myawaddy, Myanmar. Mereka diduga korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Mereka telah diberangkatkan dari Myanmar menuju Thailand pada Selasa (15/10) dan saat ini sedang menjalani proses keimigrasian di Thailand.
Kemenlu mengungkapkan para korban berangkat ke Thailand dalam kurun waktu Maret hingga Juli 2024 setelah dijanjikan pekerjaan di Thailand. Namun mereka mengaku disekap dan dipaksa bekerja sebagai online scammer dan judi online serta mengalami kekerasan fisik.
Mereka juga kesulitan berkomunikasi karena telepon genggamnya ditahan, namun beberapa diantaranya sempat menyampaikan posisinya setelah berhasil berkomunikasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon, Myanmar.
Sebelumnya, seorang WNI berinisial SA diduga 'disekap, disiksa dan dimintai tebusan uang ratusan juta rupiah' oleh sindikat penipuan di Myanmar.
Yohana Apriliana, 35 tahun, mengeklaim sepupunya yang tinggal di Petukangan Utara, Jakarta Selatan itu pergi ke Thailand pada 11 Juli karena ditawarkan pekerjaan dengan gaji yang tinggi.
“US$10.000 kali, ya? Pokoknya kalau dalam rupiah kurang lebih Rp150 juta per bulan,” ujar Yohana kepada wartawan Amahl Azwar yang melaporkan untuk BBC News Indonesia pada Selasa (13/08).